Selasa, 01 Maret 2011

PERATURAN MENTERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL


PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
  NOMOR : 22 TAHUN 2010
NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang       : a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;                      
                            b.  bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan  Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
Mengingat         : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
                            2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
                            3.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
                            4.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
                            5.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
                            6.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
                            7.  Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
                            8.  Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
                            9.  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
                          10.   Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
                          11.   Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan   Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
                          12.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
                          13.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
                          14.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
                          15.   Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
                          16.   Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
                          17.   Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
                          18.   Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
                          19.   Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :       PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1.        Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2.        Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.        Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
4.        Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-­undangan.
5.        Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6.        Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Kementerian Dalam Negeri.
7.        Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Negara dan Lembaga Lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
8.        Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
9.        Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
10.    Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan  memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.    Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
12.    Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.
13.    Komite Sertifikasi Pengawas Pemerintahan adalah komite yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pembina yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis tentang arah dan pengembangan kompetensi Pengawas Pemerintahan.

BAB II
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2
(1)     Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan angka kredit.
(2)     Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 3
(1)     Bahan penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
(2)     Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(3)     Usul penetapan angka kredit dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A,  I B, dan I C Peraturan Bersama ini.
(4)     Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan, harus dilampiri dengan:
a.    surat pernyataan telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II A Peraturan Bersama ini;
b.    surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemerintahan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II B Peraturan Bersama ini;
c.    surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II C Peraturan Bersama ini;
d.    surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan/evaluasi, dibuat, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bersama ini;
e.    surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bersama ini; dan
f.   surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bersama ini.
(5)     Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f, harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 4
(1)     Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengawas Pemerintahan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)     Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengawas Pemerintahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.    untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
b.    untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 5
(1)      Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan harus dinilai secara seksama dan obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
(2)      Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 6
(1)     Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
a.    Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
b.    Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
c.    Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
d.    Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
e.    Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.

(2)     Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
(3)     Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7
(1)     Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang teknis dan/atau kepegawaian.
(2)     Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan angka kredit setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 8
(1)     Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.
(2)     Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
a.    Kementerian Dalam Negeri u.p. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
b.    Sekretaris Tim Penilai Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan;
c.    Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
d.    Pejabat pengusul angka kredit;
e.    Pejabat lain yang berkepentingan;
f.     Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan; dan
g.    Arsip.

BAB III
TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 9
Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan terdiri dari:
a.        Tim Penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
b.        Tim Penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
c.        Tim Penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
d.        Tim Penilai Pengawas Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 10
(1)     Syarat untuk diangkat menjadi anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
a.   menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan yang dinilai;
b.   memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan; dan
c.   dapat aktif melakukan penilaian.
(2)     Susunan anggota Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.    seorang Ketua merangkap sebagai anggota;
b.    seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;
c.    seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur kepegawaian; dan
d.    paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3)     Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan.
(4)     Dalam hal anggota Tim Penilai dari unsur Pengawas Pemerintahan sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.
(5)     Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(6)     Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(7)     Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(8)     Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
(9)     Dalam  hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
(10) Tata kerja Tim Penilai Pengawas Pemerintahan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 11
(1)     Tugas Tim Penilai Pusat adalah:
a.    membantu Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota;
b.    membantu Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
c.   melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(2)     Tugas Tim Penilai Instansi adalah:
a.    membantu Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/ Inspektur untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
b.    memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebelum diteruskan ke Tim Penilai Pusat; dan
c.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(3)     Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:
a.    membantu Inspektur Provinsi untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/ Kota;
b.    memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat; dan
c.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(4)     Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
a.    membantu Inspektur Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada Inspektorat Kabupaten/Kota;
b.    memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di Inspektorat Kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Provinsi/Tim Penilai Pusat; dan
c.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 12
(1)    Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
(2)     Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
(3)     Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 13
(1)     Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional membidangi kepegawaian.
(2)     Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 14
(1)     Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, yang berkedudukan sebagai PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
(2)     Tugas Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3)     Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
(4)     Pembentukan Tim Penilai Teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 15
Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
(1)     Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dipertimbangkan, apabila:
a.   paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b.   memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
c.   telah mengikuti dan lulus diklat serta mendapatkan sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya; dan
d.   setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan  dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)     Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan formasi jabatan yang tersedia.
(3)     Kenaikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
(4)     Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

Pasal 17
(1)     Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dipertimbangkan, apabila:
a.     paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b.     memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c.     setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)     Kenaikan pangkat pertama kali bagi Pengawas Pemerintahan yang diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
(3)     Kenaikan pangkat bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,  untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(4)     Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(5)     Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
(6)     Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
(7)     Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk menjadi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 18
(1)     Kenaikan pangkat bagi Pengawas Pemerintahan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)     Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
(3)     Apabila Pengawas Pemerintahan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 19
(1)     Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
(2)     Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
Pasal 20
Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21
Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 22
(1)     Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.    berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
b.    pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
c.  setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)     Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(3)     Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan CPNS Pengawas Pemerintahan.
(4)     Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.
(5)     Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang tidak lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
(6)    Surat Keputusan Pengangkatan Pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 23
(1)      Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.   memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
b.   telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina;
c.   memiliki pengalaman jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
d.   usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
e.   setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)      Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.
(3)      Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemerintahan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
(4)      Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Pasal 24
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.        Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b.       Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
c.        Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
1.    Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang.
2.    Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/ Inspektorat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian pembina dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.
3.    Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang.
4.    Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Pasal 25
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat mengisi formasi CPNS Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan telah mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilakukan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 26
(1)     Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
(2)     Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
(3)     Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
(4)     Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.
(5)     Pembebasan sementara bagi Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Bersama ini.
(6)     Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pengawas Pemerintahan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a.    dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
b.    diberhentikan sementara sebagai PNS;
c.    ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
d.    cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
e.    menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(7)     Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6) huruf a, tetap melaksanakan tugas pokok Pengawas Pemerintahan dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
(8)     Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 27
(1)     Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dapat memenuhi angka kredit sesuai yang disyaratkan.
(2)     Pengawas Pemerintahan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
(3)     Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.
(4)     Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila telah selesai melaksanakan tugasnya dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, dengan ketentuan berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
(5)     Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya, dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
(6)     Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar.
(7)     Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Pasal 28
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 29
(1)     Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:
a.    dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
b.    dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan.
(2)     Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
(3)     Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN                         
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30
(1)     Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.    berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
b.    pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; dan
c.    setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
d.    khusus penyesuaian/inpassing dari Jabatan Fungsional Auditor, harus dilakukan dengan sangat selektif didasarkan pada beban tugas dan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan organisasi yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(2)     Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
(3)     Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
(4)     Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
a.   masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu) tahun, masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
b.   masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, masuk dalam kolom 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
c.    masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, masuk dalam kolom 2 (dua) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
d.    masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing; dan
e.    masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau lebih, masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing.
(5)     Penyesuaian/inpassing PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyesuaikan dengan formasi jabatan yang tersedia.
(6)     Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan dan Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemerintahan yang dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Pasal 31
(1)      Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011.
(2)      Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing yang telah dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan, yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 33
(1)     Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan.
(2)     Untuk meningkatkan kemampuan pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan:
a.    penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
b.    penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
c.    penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
d.    penyusunan pedoman penulisan, kriteria bidang, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah;
e.    penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
f.     penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis bagi Pengawas Pemerintahan dan penetapan sertifikasi;
g.     pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
h.     pengusulan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
i.       pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
j.       fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
k.     fasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
l.       fasilitasi penyusunan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
m.  sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; dan
n.     monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
(1)     Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berijazah Diploma III dan masih menduduki jabatan struktural eselon IV/a, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan melalui penyesuaian/inpassing dengan diberikan angka kredit sebagai berikut:
a.   pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang  III/b angka kredit 150 (seratus lima puluh);
b.   pangkat Penata golongan ruang  III/c angka kredit 200 (dua ratus); dan
c.   pangkat Penata Tingkat I golongan ruang  III/d angka kredit 300 (tiga ratus).
(2)     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan persyaratan, bahwa yang bersangkutan wajib menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa penyesuaian/inpassing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 36
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

Pasal 37

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


       Ditetapkan di Jakarta
   pada tanggal 24 Februari 2010
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,                     MENTERI DALAM NEGERI,

                                ttd                                                                              ttd

                 EDY TOPO ASHARI                                                    GAMAWAN FAUZI